seputarbekasi.com/ – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Lilis Nurlia, melakukan kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis–Jumat, 8–9 Januari 2026. Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan sektor pendidikan dan pelayanan sosial di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.
Di Kabupaten Purwakarta, Lilis Nurlia meninjau langsung Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Pondoksalam yang berlokasi di Kampung Krajan RT 032 RW 009, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondoksalam. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sekolah baru tersebut sebelum digunakan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
Lilis menekankan bahwa pembangunan sekolah baru harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas pendukung, termasuk ruang kelas, sarana pembelajaran, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik. Menurutnya, kehadiran sekolah baru di wilayah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat sekitar.
Selain sektor pendidikan, kunjungan kerja dilanjutkan ke Kabupaten Karawang dengan agenda peninjauan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Karawang yang beralamat di Jalan Raya Teluk Jambe No.129, Telukjambe Timur, Karawang. Dalam kunjungan ini, Lilis menyoroti pentingnya kualitas pelayanan dan kelayakan sarana prasarana bagi para lanjut usia yang menjadi penerima layanan.
Menurut Lilis, pelayanan sosial bagi lansia tidak hanya soal tempat tinggal, tetapi juga menyangkut pendampingan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Karena itu, pengawasan langsung di lapangan menjadi penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar.
“Kunjungan kerja ini dilakukan agar kami bisa melihat langsung kondisi di lapangan, baik di sektor pendidikan maupun pelayanan sosial. Dari sini, kami bisa memastikan apa saja yang perlu diperbaiki dan diperkuat ke depan,” ujar Lilis, Jumat (9/1/2026).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, sekaligus upaya memastikan pembangunan di bidang pendidikan dan sosial berjalan merata dan tepat sasaran.
