seputarbekasi.com/ – Pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menemui titik terang. Kendaraan operasional tersebut diduga kuat merupakan model Emmo JVX GT yang tercantum dalam katalog pengadaan pemerintah.
Berdasarkan penelusuran pada portal pengadaan nasional milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), model Emmo JVX GT tercatat sebagai salah satu produk yang tersedia dalam sistem e-katalog Inaproc.
Dalam data tersebut, motor listrik ini disediakan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal yang berbasis di Jakarta.
Harga yang tercantum dalam katalog mencapai Rp49,95 juta per unit dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Namun, harga tersebut masih berstatus off the road, yang berarti belum termasuk biaya administrasi seperti pajak kendaraan dan registrasi.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari laman resmi produsen Emmo, harga motor listrik Emmo JVX GT dipasarkan di kisaran Rp56,8 juta untuk kondisi on the road.
Selisih harga ini menjadi perhatian, mengingat skema pengadaan pemerintah umumnya dilakukan dalam jumlah besar yang berpotensi memengaruhi efisiensi anggaran.
Dari sisi spesifikasi, motor listrik ini disebut telah diproduksi secara lokal dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Kendaraan listrik tersebut dirancang untuk kebutuhan mobilitas harian dengan efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Penggunaan motor listrik juga dinilai mendukung target pengurangan emisi karbon di sektor transportasi.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengonfirmasi pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional program MBG. Namun, lembaga tersebut membantah klaim viral yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa total pengadaan hanya sebanyak 25.000 unit, dengan realisasi saat ini mencapai 21.801 unit.
Motor listrik tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah guna menunjang distribusi dan pengawasan program.
Meski demikian, hingga saat ini kendaraan tersebut belum didistribusikan ke daerah karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
