seputarbekasi.com/ – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Lilis Nurlia, bersama Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan peninjauan langsung kondisi layanan pendidikan di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, Lilis meninjau sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, sarana pendukung pembelajaran, hingga lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan nyaman dan sesuai standar.
“Kunjungan ini penting untuk melihat langsung kondisi sekolah, sekaligus mendengar masukan dari pihak sekolah terkait kebutuhan yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Lilis.
Selain peninjauan fasilitas, Lilis juga berdialog dengan pihak sekolah dan tenaga pendidik untuk menyerap aspirasi seputar kebutuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, serta dukungan program pendidikan dari pemerintah provinsi.
Lilis menekankan bahwa pendidikan adalah sektor utama yang harus terus diperkuat, karena menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga memastikan sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung prestasi siswa.

Namun, Dalam kunjungan tersebut, Ia dan Komisi V menemukan proyek USB yang direalisasikan pada tahun anggaran 2024 itu mengalami kerusakan struktur tanah sebelum sempat digunakan. Berdasarkan informasi yang diterima, bangunan kini dalam kondisi terbengkalai akibat tanah amblas, padahal belum ada satu pun siswa yang merasakan manfaat dari gedung tersebut.
Beberapa bagian bangunan tampak tidak sesuai standar, seperti retakan pada dinding, plafon yang tidak rapi, serta lantai keramik yang amblas dan bergelombang.
Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa maupun tenaga pendidik apabila bangunan dipaksakan digunakan.
“Ini bangunan baru, tapi kualitasnya sangat memprihatinkan. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal estetika, tapi juga menyangkut keselamatan anak-anak,” tegas Lilis di lokasi.
Menurutnya, temuan tersebut mengindikasikan adanya lemahnya pengawasan dalam proses pembangunan USB SMAN 1 Kutawaringin. Lilis juga mempertanyakan mekanisme pengawasan Disdik Jabar, termasuk peran konsultan pengawas serta kepatuhan kontraktor terhadap spesifikasi teknis proyek.
Ia menegaskan, apabila pengawasan dilakukan secara optimal sejak awal, kerusakan semacam ini seharusnya tidak terjadi pada bangunan yang baru selesai dikerjakan.
Sementara itu, pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka telah melaporkan kondisi bangunan kepada pihak terkait. Pihak vendor, kata mereka, juga telah menyatakan kesediaan untuk melakukan perbaikan, namun hingga kini masih menunggu waktu pelaksanaan.
DPRD, kata dia, akan memperketat pengawasan terhadap pembangunan USB lainnya, terutama di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki karakteristik geologis dinamis.
“Pengawasan ini penting agar pembangunan sekolah tidak sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan bangunan yang aman dan nyaman untuk masa depan siswa di Jawa Barat,” tegas Lilis.
Komisi V DPRD Jawa Barat memastikan akan terus mengawal penanganan persoalan tersebut agar siswa dan masyarakat tidak dirugikan, serta kualitas pembangunan fasilitas pendidikan dapat lebih terjamin ke depan.








