seputarbekasi.com/, Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan kebijakan pembentukan lima Kantor Wilayah Gubernur yang akan menjadi pusat komando penanganan bencana di tingkat regional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar mitigasi bencana dan penguatan sistem tanggap darurat terintegrasi di Jawa Barat.
Kelima kantor wilayah tersebut berlokasi di Bogor, Garut, Purwakarta, Cirebon, dan Bandung. Menurut Dedi, kebijakan ini disusun berdasarkan analisis risiko wilayah dan kebutuhan percepatan komando saat terjadi bencana besar.
“Cirebon dipilih sebagai wilayah paling aman untuk pusat komando, sedangkan Purwakarta lebih stabil dari sisi geografis,” ungkapnya.
Dedi menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara terpisah antarinstansi. Semua unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, hingga relawan, harus bergerak di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Semua harus bersinergi melindungi masyarakat,” tegasnya, Rabu (5/11/2025).
Melalui Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Bandung, Dedi juga menyoroti pentingnya budaya siaga dan kepercayaan masyarakat terhadap peringatan dini BMKG.
“Jangan menunggu bencana datang baru percaya pada data. Percaya pada ilmu dan data itu bagian dari iman dan ikhtiar,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menyebut lebih dari 2.500 personel gabungan diterjunkan dalam apel kesiapsiagaan sebagai bentuk sinergi antarinstansi.
“Kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari mitigasi hingga penanganan pasca bencana dengan cepat,” katanya.
Kebijakan pembentukan kantor wilayah ini sekaligus menjadi wujud desentralisasi komando kebencanaan agar penanganan darurat di daerah lebih cepat, efisien, dan berbasis data.
